NADIKABAR.COM β€” Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) wajib memenuhi standar dan persyaratan salah satunya Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebelum beroperasi, guna menjamin keamanan pangan asal hewan serta perlindungan konsumen.

"RPHU harus memenuhi persyaratan perizinan berusaha (PB) dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU), seperti Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV), sesuai ketentuan yang berlaku," kata Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan I Ketut Wirata terkonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ia menanggapi soal pembangunan RPHU baru di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara (Kaltara), yang saat ini terus berjalan. Fasilitas yang dibangun pihak swasta di luar kawasan Pasar Imbayud Taka, Tideng Pale, tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada Januari 2027.

"Kehadirannya diharapkan mendukung penyediaan daging ayam yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), sekaligus meningkatkan standar pemotongan unggas di daerah," ujarnya.

Kementan melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mengapresiasi pembangunan fasilitas tersebut. Pembangunan RPHU baru itu menjadi langkah positif untuk meningkatkan jaminan keamanan pangan asal hewan.

Namun, kata Wirata lagi, kelayakan fasilitas tidak cukup dinilai dari bangunan fisik, melainkan juga dari pemenuhan standar higiene dan sanitasi yang dibuktikan melalui sertifikasi NKV.

β€œPembangunan RPHU baru merupakan perkembangan positif. Namun, penyelesaian fisik harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan Perizinan Usaha dan persyaratan Perizinan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha seperti sertifikat Nomor Kontrol Veteriner," ujarnya pula.