Ia juga menegaskan pemerintah daerah bersama pelaku usaha harus memastikan seluruh persyaratan dipenuhi sebelum fasilitas dioperasikan.

Berdasarkan hasil koordinasi Ditjen PKH dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, penataan kegiatan pemotongan ayam di Tana Tidung telah dibahas oleh pemerintah daerah melalui koordinasi lintas sektor.

Pembahasan melibatkan instansi yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, unsur koperasi, serta pelaku usaha pemotongan ayam.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah mendorong penyediaan RPHU yang memenuhi persyaratan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Fasilitas baru diharapkan mendukung proses pemotongan yang lebih tertata, higienis, serta memenuhi standar keamanan pangan.

"Perlindungan konsumen menjadi tujuan utama pembenahan tersebut," katanya menegaskan.

Ia menambahkan dengan dibangunnya RPHU yang baru, prinsip kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dapat berjalan, mulai dari penerapan biosekuriti, kesejahteraan hewan, higiene dan sanitasi yang baik.