"Apalagi ada bantuan pemerintah yang mensyaratkan kelembagaan petani mempunyai usaha yang menguntungkan. Kalau lembaga petani tidak profit oriented sulit untuk berkembang dan pemerintah juga sulit memberikan bantuan,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya pemerintah mendorong agar Poktan naik kelas menjadi Gapoktan dan Gapoktan menjadi KEP dalam bentuk perusahaan atau koperasi.
Jadi pengembangan kapasitas kelembagaan petani diarahkan untuk meningkatkan menjadi kelembagaan ekonomi. Dengan demikian akan meningkatkan skala ekonomi, efisiensi usaha, dan posisi tawar.
”Usaha pertanian menjadi efektif dalam skala besar berbasis klaster, kemudian mengelola multi komoditas, integrasi on farm dan off farm. Manajemennya bersifat corporate dan profesional,” tutur Freddy.
Bentuk KEP petani tersebut menurut Freddy akan seragam dalam satu identitas yakni Koperasi Hortikultura. Namun nantinya yang membedakan adalah komoditas yang dikelola di masing-masing wilayah lokasi Program HDDAP di 13 kabupaten.
“Paling tidak dalam program HDDAP ini akan terbentuk sekitar 250 koperasi hortikultura,” katanya.
Konsultan Kelembagaan HDDAP, Wayan Ediana mengatakan program HDDAP ini akan mendorong penguatan kelembagaan petani yang sudah ada, baik Poktan maupun Gapoktan agar memenuhi skala usaha yang ekonomi.
