“Pendataan itu bisa dikatakan berbasis kondisi masyarakat setempat, karena petugas melihat langsung dan memverifikasi apakah datanya sudah sesuai,” katanya.
Linda menyebut pendataan tersebut mencakup 186 desa, sedangkan data pemenuhan hak yang telah terakomodasi saat ini baru mencakup 30 desa.
Karena menggunakan pendekatan data waktu nyata, informasi dan capaian pemenuhan indikator dapat terus diperbarui sesuai perkembangan di lapangan.
Ia mencontohkan jumlah desa yang memenuhi indikator terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebelumnya tercatat dua hingga lima desa, kemudian meningkat menjadi 10 desa berdasarkan pembaruan data yang dilihatnya.
Sementara itu, data pelayanan pengaduan HAM belum dipublikasikan secara terbuka karena perlu memperhatikan ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
