NADIKABAR.COM — Kementerian Hak Asasi Manusia mengawal proses penegakan hukum dan memfasilitasi pemulihan medis bagi warga yang menjadi korban dalam insiden di Kabupaten Pidie, Aceh, pada 4 November 2026.
Hal tersebut sebagai upaya memastikan pemenuhan hak korban sekaligus menjaga keberlanjutan perdamaian di wilayah tersebut.
Menteri HAM Natalius Pigai dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Selasa, mengatakan Kementerian HAM telah menyampaikan kecaman terhadap insiden tersebut sejak 5 November 2026.
Menurut ia, penanganan peristiwa itu perlu dilakukan secara serius karena berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dan negara serta keberlangsungan proses perdamaian di Aceh.
Pigai mengungkapkan latar belakang dirinya yang berasal dari Papua membuatnya memiliki perhatian terhadap dinamika keamanan dan upaya menjaga perdamaian di daerah yang memiliki pengalaman konflik.
"Kementerian HAM sudah mengecam, ya mengecam secara tegas, karena itu tidak hanya sekadar hubungan antara aparat dengan warga masyarakat, tapi akan mengganggu proses integrasi perdamaian yang sudah terbangun lama," kata Pigai.
Berdasarkan pemantauan tim Kementerian HAM di lapangan, sejumlah tujuh orang menjadi korban dan mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Abdullah Syafi'i. Tiga korban, yakni Meutia, Darul Kamal, dan Martunis, masih menjalani rawat inap secara intensif.
Kementerian HAM memfasilitasi kebutuhan perawatan medis, pemulihan korban, serta pendampingan hukum independen. Kementerian juga mengawal proses penegakan hukum agar berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pigai mengatakan pengawalan tersebut diperlukan untuk memastikan dugaan penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam insiden itu diproses melalui mekanisme peradilan.
"Memang satu yang agak konsisten di kami adalah meminta proses penegakan hukum secara serius. Terutama para pelaku harus bisa dihukum di dalam peradilan, karena itu kami temukan excessive use of power, penggunaan kekuatan secara berlebihan menghadapi masyarakat kecil," ujar Pigai.
Ia memastikan Kementerian HAM akan terus memantau perkembangan penanganan perkara, termasuk laporan lanjutan dari lapangan, hingga proses peradilan berjalan dan hak-hak korban terpenuhi.
Sementara itu, berdasarkan informasi awal yang dihimpun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), peristiwa kekerasan dan kericuhan terjadi saat kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari atau Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada 4 November 2026, sekitar pukul 16.00 hingga 17.05 WIB.
Ketegangan bermula sekitar pukul 16.00 WIB ketika sejumlah warga mengibarkan bendera Bulan Bintang di lokasi kenduri.
Situasi kemudian berkembang setelah personel TNI mendatangi lokasi untuk menurunkan bendera tersebut. Tindakan itu mendapat penolakan dari warga setempat hingga terjadi kericuhan.
Insiden yang berlangsung hingga sekitar pukul 17.05 WIB tersebut dilaporkan diwarnai pemukulan dan penembakan yang menyasar warga. Akibat kejadian itu, satu orang meninggal dunia karena tertembak, sementara sejumlah warga dan personel TNI mengalami luka-luka.