NADIKABAR.COM — Kementerian Hak Asasi Manusia mendorong penguatan norma hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan dalam revisi Undang-Undang HAM, serta menyiapkan Peraturan Presiden tentang Bisnis dan HAM yang mengatur sanksi tegas hingga penutupan perusahaan perusak lingkungan.

Menteri HAM Natalius Pigai, merespons perhatian anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat dengar pendapat yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa (17/11), menjelaskan bahwa pencantuman norma human rights and environment merujuk pada preambul Konferensi Rio 1992.

Melalui revisi UU HAM tersebut, pemerintah mendorong penguatan sistem peradilan agar ke depan mampu mengadili kejahatan ekosida dan biosida, seperti kasus Fukushima, Lapindo, Minamata, hingga Chernobyl di Ukraina.

Selain itu, Pigai mengungkapkan bahwa draf Perpres tentang Bisnis dan HAM saat ini telah berada di Istana untuk segera disahkan. Regulasi tersebut akan memberikan kewenangan kepada negara untuk menindak korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran HAM dan merusak ekologi serta biota.