"Nanti menteri menyampaikan kepada Presiden, kalau ada perusahaan itu terbukti melakukan pelanggaran HAM, maka sampaikan kepada Presiden, Presiden akan mengambil, memerintahkan Menteri HAM untuk satu, menutup perusahaan; banned di perbankan; atau memberi teguran tegas. Di dalam Perpres itu," ujar Pigai.

Ia menegaskan Kementerian HAM siap menindaklanjuti apabila DPR RI berinisiatif meninjau kawasan konservasi, seperti Taman Nasional Ujung Kulon, termasuk merekomendasikan pemberian sanksi kepada Presiden.

Pigai juga menyatakan kemungkinan memanggil korporasi besar, seperti Freeport, ke parlemen dengan menggunakan instrumen hukum tersebut.

Sementara menunggu pengesahan perpres, Kementerian HAM berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi izin usaha yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan.