"Jadi, kalau ada tawaran-tawaran seperti itu, masyarakat waspada dan jangan diikuti, karena ujung-ujungnya adalah penempatannya non-prosedural, tidak jelas berangkatnya kapan, kemudian bekerjanya di mana tidak jelas, negaranya pun tidak jelas, sehingga ini bisa berujung kepada tindak pidana perdagangan orang," katanya.
Ia berharap kerja sama pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa dan pemangku kepentingan dapat secara maksimal menyampaikan kepada masyarakat terkait bahwa saat ini menjadi pekerja migran cukup mudah dan terbuka secara prosedural.
"Termasuk juga dengan perguruan tinggi dalam rangka kita memperkuat informasi kepada masyarakat," katanya.
