NADIKABAR.COM — Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengedukasi masyarakat bagaimana menjadi pekerja migran yang aman sesuai prosedur.

"Ini bagian dari sinergi kita untuk memperkuat posisi koordinasi kita, pusat, daerah, dan perguruan tinggi, termasuk juga lembaga pelatihan swasta dan mitra-mitra strategis yang lain," kata Menteri P2MI Republik Indonesia Mukhtaruddin di sela job fair internasional 2026 di Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu.

Ia menuturkan kedatangannya ke Garut memiliki dua agenda, yakni job fair internasional Garut 2026 yang membuka peluang bagi masyarakat untuk bekerja di luar negeri dan penandatanganan nota kesepahaman dengan perguruan tinggi di Garut maupun daerah sekitarnya Kabupaten/Kota Tasikmalaya.

Kerja sama itu, kata dia, bagian dari upaya meningkatkan kapasitas untuk memberdayakan pekerja migran Indonesia dari hulu sampai hilir, termasuk tentang prosedur yang berlaku agar aman dan mendapatkan jaminan selama bekerja di luar negeri.

"Kemudian, terkait kerja sama dengan lembaga perguruan tinggi, ini dalam konteks kita siapkan ekosistem di hulu sampai ke hilir," katanya.

Ia berharap upaya mengedukasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat itu agar tidak menjadi korban penipuan atau calo yang akhirnya dapat merugikan diri sendiri.

Masyarakat yang memiliki minat menjadi pekerja migran, kata dia, tidak mudah tergiur dengan tawaran serba cepat, tanpa proses dengan dijanjikan mendapatkan gaji besar, tapi kenyataannya bisa sebaliknya, dan bisa berakhir pada tindak pidana perdagangan orang.

"Jadi, kalau ada tawaran-tawaran seperti itu, masyarakat waspada dan jangan diikuti, karena ujung-ujungnya adalah penempatannya non-prosedural, tidak jelas berangkatnya kapan, kemudian bekerjanya di mana tidak jelas, negaranya pun tidak jelas, sehingga ini bisa berujung kepada tindak pidana perdagangan orang," katanya.

Ia berharap kerja sama pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa dan pemangku kepentingan dapat secara maksimal menyampaikan kepada masyarakat terkait bahwa saat ini menjadi pekerja migran cukup mudah dan terbuka secara prosedural.

"Termasuk juga dengan perguruan tinggi dalam rangka kita memperkuat informasi kepada masyarakat," katanya.