Selain persoalan lahan, penguatan kinerja BP Tapera juga menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut. Dengan waktu yang tersisa sekitar tiga bulan, Ara menilai perlu ada pembenahan dari sisi sumber daya manusia maupun sistem agar percepatan penyaluran FLPP dapat dilakukan secara optimal.
Kementerian PKP akan terus memperkuat koordinasi dengan BP Tapera, pemerintah daerah, pengembang, serta kementerian/lembaga terkait untuk mengatasi berbagai kendala di lapangan dan mempercepat penyaluran FLPP.
"Dengan penguatan data, perbaikan sistem, dan koordinasi yang lebih baik, penyediaan hunian subsidi diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan MBR," ujarnya.
