Menurut dia, Kementerian UMKM melakukan verifikasi terhadap pengusaha kecil dan menengah melalui platform SAPA UMKM. Verifikasi tersebut menggunakan kriteria modal usaha Rp1 miliar hingga Rp10 miliar atau omzet Rp2 miliar hingga Rp50 miliar.
Meski demikian, Kementerian UMKM belum merinci jumlah pengusaha kecil dan menengah yang telah mengajukan maupun memperoleh WIUP Prioritas melalui kebijakan tersebut.
Selain membuka peluang bagi pengusaha lokal untuk mengelola wilayah pertambangan, pemerintah juga mendorong keterlibatan usaha mikro dan kecil (UMK) setempat dalam kegiatan ekonomi di sekitar tambang.
Bagus mengatakan pengusaha kecil dan menengah pemegang WIUP Prioritas wajib menyusun dan menjalankan program Corporate Business Responsibility (CBR), yang mencakup keterlibatan UMK lokal dalam rantai pasok, pengembangan komoditas daerah, penciptaan lapangan kerja, serta kemitraan usaha.
