NADIKABAR.COM — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersinergi menguatkan pecegahan kekerasan anak di ruang digital.

Salah satu langkah untuk mewujudkan komitmen tersebut adalah dengan memperkuat literasi digital kepada anak-anak yang harus didukung secara aktif para perusahaan teknologi besar yang mewadahi terciptanya ruang digital.

“Literasi digital kepada generasi muda tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tapi juga para perusahaan-perusahaan besar atau Big Tech yang beroperasi di Indonesia,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat menerima kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin.

Meutya menegaskan perusahaan teknologi memiliki kewajiban menghadirkan literasi digital karena ruang digital yang diciptakannya memang harus dirancang mengedepankan keamanan pengguna.

Ia menceritakan setelah beberapa kali berkomunikasi dengan perwakilan anak-anak, ternyata masih banyak dari mereka yang merasakan ketidakamanan ketika menggunakan media sosial.

Padahal anak-anak tetap membutuhkan ruang digital sebagai akses informasi,maka dari itu dibutuhkan penguatan literasi agar mampu memanfaatkan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.

Dari hal tersebut terlihat meski banyak memberikan manfaat positif, namun tidak dipungkiri masih banyak celah yang muncul dari ruang digital karena tidak semua penggunanya memiliki kesadaran terkait pentingnya menjaga keamanan di ruang digital selayaknya di dunia nyata.

“Anak-anak merasa bahwa dirinya tidak aman atau belum aman ketika berada di media sosial. Anak-anak merasa media sosial bisa lebih baik lagi karena mereka juga perlu mendapatkan informasi-informasi. Dan anak-anak merasa literasi yang dijalankan harus lebih banyak lagi,” tutur Meutya.

Maka dari itu, para perusahaan teknologi terutama yang menghadirkan layanan di Indonesia harus menghadirkan literasi digital untuk membekali generasi muda itu pemahaman yang tepat bagaimana menciptakan ruang digital yang aman dan produktif.

Selain mendorong tanggung jawab perusahaan teknologi, Meutya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP TUNAS.

Menurutnya, regulasi tersebut membutuhkan dukungan gerakan masyarakat agar perlindungan anak dapat berjalan efektif.

“Regulasi PP TUNAS perlu didukung oleh gerakan masyarakat karena anak-anak adalah kelompok rentan yang harus dilindungi,” ungkap Meutya.

Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi berpendapat untuk mendukung terciptanya ruang digital aman bagi anak sebagai kelompok rentan maka kementeriannya bakal menguatkan kolaborasi bersama Kemkomdigi memperluas gerakan pencegahan kekerasan terhadap anak hingga tingkat akar rumput.

Upaya tersebut tidak hanya menyasar kekerasan yang dialami anak, tetapi juga mencegah anak menjadi pelaku kekerasan.

“KPPA dengan Komdigi akan memperkuat kolaborasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak-anak ataupun kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak,” ujar Arifah.

Arifah menyebut gerakan bersama tersebut perlu dibangun melalui penguatan kesadaran untuk saling menjaga, menyayangi, dan menghormati sesama.

Penumbuhan empati di antara anak-anak menjadi salah satu pendekatan penting dalam mencegah kekerasan sejak dini.

“Hari ini kita mempunyai komitmen bersama bagaimana ini menjadi gerakan bersama-sama untuk menumbuhkan kesadaran saling menjaga, saling menyayangi, rukun sama teman, seperti yang selalu disampaikan oleh Mendikdasmen. Jadi kalau sudah ada rasa empati maka insyaallah kekerasan itu tidak akan terjadi lagi,” kata Arifah.

Ia berharap kolaborasi Kementerian Komdigi dan Kementerian PPPA dapat berkembang menjadi gerakan berkelanjutan yang menjangkau masyarakat hingga tingkat daerah.

“Jadi mudah-mudahan gerakan ini bisa berlanjut. Bukan hanya di tingkat nasional saja, tapi ini bisa sampai ke tingkat daerah,” Arifah menutup pernyataannya.