NADIKABAR.COM — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memitigasi ancaman serangan siber yang belakangan ini disinyalir meningkat secara global dan menyasar layanan-layanan digital pemerintah melalui langkah penguatan Inspeksi Paket Mendalam (Deep Packet Inspection/DPI).

Salah satu caranya ialah dengan meminta para pengelola layanan digital pemerintahan di kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat pengamanan, dan memastikan kesiapan penanganan insiden apabila serangan terbukti menyusup.

“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujar Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi Aries Kusdaryono di Jakarta, Selasa.

Aries mengatakan mitigasi yang disiapkan Kemkomdigi itu sejalan dengan Security Advisory atau pemberitahuan keamanan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dirilis pada 8 November 2026.

Adapun tindak lanjut yang diambil Kemkomdigi sebagai mitigasi terhadap ancaman serangan siber itu meliputi penerbitan tiga surat imbauan yang ditujukan pada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Goverment Cloud, pejabat yang mengelola nama domain kementerian/lembaga/pemerintah daerah, serta seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat.

Surat tersebut meminta agar pengelola sistem melakukan penguatan pengamanan, peningkatan pemantauan aktivitas jaringan, pemeriksaan kerentanan, serta kesiapan koordinasi dan penanganan insiden keamanan siber.

Informasi dugaan ancaman serangan sebelumnya beredar lewat sosial media yang disebut sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

Dalam Security Advisory BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia disampaikan bahwa keaslian ancaman maupun kemampuan pelaku belum terverifikasi.

Meski demikian, langkah antisipatif tetap diperlukan mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi.

Ada sejumlah potensi ancaman yang perlu diwaspadai mulai dari serangan Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat mengganggu akses layanan, perubahan tampilan situs (defacement), eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, serta phishing dan penyebaran informasi palsu.

Kemkomdigi meminta pengelola sistem elektronik segera memastikan kesiapan tim tanggap insiden, memperkuat autentikasi akun administrator, memperbarui perangkat lunak, meningkatkan perlindungan terhadap serangan DDoS, serta memastikan pencadangan data dan mekanisme pemulihan layanan berjalan dengan baik.

Selain instansi pemerintah, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak digital. Masyarakat perlu berhati-hati terhadap email, pesan, dan tautan yang mengatasnamakan instansi pemerintah.

Jangan membuka tautan mencurigakan atau memberikan kata sandi, informasi pribadi, maupun data sensitif melalui kanal yang belum dipastikan keasliannya. Pastikan selalu mengakses layanan pemerintah melalui alamat situs resmi.

Apabila menemukan indikasi serangan atau gangguan keamanan siber pada layanan PDN-1 dan Government Cloud, instansi pengguna dapat melaporkannya melalui kanal resmi PDN-CSIRT di https://csirtpdn.layanan.go.id atau email pdn-csirt@layanan.go.id.

“Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi,” tutup Aries Kusdaryono.