Dari sisi kewajiban, perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 pekerja/buruh atau berisiko tinggi wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) sesuai peraturan perundang-undangan.
Selain itu, pemberi kerja yang tidak menerapkan kewajiban K3 dapat dikenai sanksi pidana jika pelanggarannya mengakibatkan disabilitas total tetap atau pekerja meninggal dunia. Ketentuan pidana itu diatur dalam Pasal 286 UU Nomor 27 Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan pembuktian unsur tindak pidana yang berlaku.
Dari sisi pengawasan, Wamenaker menyebut penyusunan Kebijakan K3 Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang K3 sebagai ruang penyelarasan pengawas ketenagakerjaan dan inspektur sektoral Kementerian ESDM.
βDengan pertukaran data kecelakaan serta penyakit akibat kerja yang terintegrasi, negara bisa memetakan risiko dengan lebih akurat dan mengambil langkah pencegahan yang tepat sasaran,β kata Afriansyah.