Selain soal data, ia menambahkan, integrasi SMK3 dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan yang sudah berjalan bertujuan agar tidak membebani perusahaan. Penyelarasan itu dilakukan tanpa mengurangi standar pelindungan keselamatan pekerja dan tanpa menghapus kewajiban sektoral yang berlaku.
Wamenaker juga mengatakan bahwa sistem keselamatan pertambangan memiliki kewajiban teknis tersendiri berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018.
Sebagai tindak lanjut, Afriansyah mengusulkan pembentukan tim bersama dengan Kementerian ESDM. Tim itu diusulkan bertugas mengawal penyusunan peraturan pelaksanaan, memantau penyesuaian alih daya, dan menggelar sosialisasi bersama.
Sosialisasi tersebut diusulkan menyasar pelaku usaha sektor ESDM. Mereka meliputi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), asosiasi pertambangan, dan BUMN energi.