NADIKABAR.COM β Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas penyelarasan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor energi.
βDengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, sinergi antara Kemnaker dan Kementerian ESDM menjadi krusial agar penyusunan aturan turunan serta pengawasan K3 di lapangan berjalan selaras tanpa tumpang tindih, sekaligus tetap menjamin pelindungan pekerja,β kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Sebelumnya terbit UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Sektor ESDM menjadi fokus karena berisiko keselamatan tinggi.
Wamenaker mengatakan, UU ini mengatur ruang lingkup pengawasan di tempat kerja. Penyelarasan regulasi turunan pun diperlukan agar kepastian hukum bagi pelaku usaha terjaga tanpa mengurangi pelindungan pekerja.
Dari sisi kewajiban, perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 pekerja/buruh atau berisiko tinggi wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) sesuai peraturan perundang-undangan.
Selain itu, pemberi kerja yang tidak menerapkan kewajiban K3 dapat dikenai sanksi pidana jika pelanggarannya mengakibatkan disabilitas total tetap atau pekerja meninggal dunia. Ketentuan pidana itu diatur dalam Pasal 286 UU Nomor 27 Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan pembuktian unsur tindak pidana yang berlaku.
Dari sisi pengawasan, Wamenaker menyebut penyusunan Kebijakan K3 Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang K3 sebagai ruang penyelarasan pengawas ketenagakerjaan dan inspektur sektoral Kementerian ESDM.
βDengan pertukaran data kecelakaan serta penyakit akibat kerja yang terintegrasi, negara bisa memetakan risiko dengan lebih akurat dan mengambil langkah pencegahan yang tepat sasaran,β kata Afriansyah.
Selain soal data, ia menambahkan, integrasi SMK3 dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan yang sudah berjalan bertujuan agar tidak membebani perusahaan. Penyelarasan itu dilakukan tanpa mengurangi standar pelindungan keselamatan pekerja dan tanpa menghapus kewajiban sektoral yang berlaku.
Wamenaker juga mengatakan bahwa sistem keselamatan pertambangan memiliki kewajiban teknis tersendiri berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018.
Sebagai tindak lanjut, Afriansyah mengusulkan pembentukan tim bersama dengan Kementerian ESDM. Tim itu diusulkan bertugas mengawal penyusunan peraturan pelaksanaan, memantau penyesuaian alih daya, dan menggelar sosialisasi bersama.
Sosialisasi tersebut diusulkan menyasar pelaku usaha sektor ESDM. Mereka meliputi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), asosiasi pertambangan, dan BUMN energi.