Peningkatan produktivitas ini dijalankan melalui kerja sama dengan Asian Productivity Organization (APO), antara lain lewat pengembangan tenaga ahli produktivitas dan pendampingan perusahaan, mulai dari perbaikan proses bisnis, pengembangan produk, hingga penyempurnaan kebijakan internal.
“Produktivitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pekerja, tetapi juga oleh sistem proses bisnis dan kualitas produk yang dihasilkan,” tuturnya.
Sementara itu, pada prioritas ketiga, Kemnaker memastikan peningkatan daya saing berjalan seiring dengan pelindungan pekerja melalui pembaruan regulasi, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan.
Dalam agenda pembaruan hukum ketenagakerjaan, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Upaya pelindungan tersebut turut ditopang oleh Kerangka Maturitas Hubungan Industrial (Industrial Relations Maturity Framework) untuk mendorong kemitraan transformatif berbasis dialog sosial yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pekerja.
