Ketimpangan juga terlihat dalam alokasi belanja pendidikan. Siswa sekolah menengah atas menerima pendanaan yang relatif besar, tetapi menurut perhitungan OECD, pengeluaran per siswa sekolah dasar di Prancis masih berada di bawah rata-rata negara industri.

Para peneliti pendidikan menilai justru pada masa sekolah dasar fondasi keberhasilan belajar di masa depan dibangun.

Pemerintahan Presiden Emmanuel Macron berupaya memperbaiki keadaan. Sejak 2017, jumlah murid per kelas pada tahun-tahun awal sekolah dasar di wilayah miskin dipangkas hingga separuhnya. Untuk itu, sekitar 16.000 posisi guru baru dibuka.

Setelah gelombang protes berlanjut, pemerintah kini berjanji menyediakan lebih dari 3.000 guru pengganti dalam jangka pendek. Menteri Pendidikan douard Geffray mengatakan, sebuah perangkat lunak akan digunakan untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah yang berada dalam situasi paling bermasalah.

Pengumuman itu menjadi respons konkret pertama pemerintah terhadap tuntutan siswa yang selama hampir dua pekan turun ke jalan menuntut perbaikan fasilitas sekolah, penambahan guru pengganti, dan investasi lebih besar di sektor pendidikan.

Besarnya persoalan dalam sistem pendidikan Prancis tercermin dalam hasil terbaru Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis pada September 2026. Lebih dari sepertiga pelajar berusia 15 tahun kini gagal mencapai tingkat kompetensi dasar dalam matematika.

Reformasi pendidikan menengah atas yang digagas Macron juga menuai kritik. Sistem lama berbasis jalur peminatan dihapus dan diganti dengan mata pelajaran pilihan yang lebih fleksibel. Tujuannya memberi kebebasan lebih besar kepada siswa.

Namun banyaknya kombinasi mata pelajaran justru menyulitkan penyusunan jadwal. Para siswa mengeluhkan semakin banyak jam kosong dan hari sekolah yang lebih panjang.

Masalah serupa juga ditemukan di perguruan tinggi. Seorang dosen di sebuah universitas di Paris menceritakan pengalamannya mengajar kelas berisi 50 mahasiswa. Sebagian mahasiswa harus mengambil kursi dari ruangan lain atau bahkan duduk di lantai karena keterbatasan fasilitas. Hingga kini, menurutnya, pihak administrasi belum mengambil langkah berarti.

Di atas kertas, siswa Prancis menjalankan jumlah jam belajar yang tinggi dibandingkan negara-negara Uni Eropa lainnya. Namun kenyataannya berbeda.