NADIKABAR.COM — Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Manggrove Nasional (BPGMN) dan Mayjen Sriyanto sebagai Wakil Kepala BPGMN. Satyawan mengungkapkan arahan Prabowo, karena permasalahan gambut kerap berulang pada saat musim kemarau.
"Arahan Pak Presiden, kita diharapkan bisa mengelola gambut agar ketika terjadi musim kemarau ekstrem seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan kesehatan. Itu yang paling penting dari badan pengelola gambut dan mangrove," kata Satyawan usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Selain mengelola gambut, BPGMN juga bertugas mengelola dan melindungi mangrove, mengurangi deforestasi mangrove. Serta memulihkan ekosistem gambut dan mangrove yang sudah terbakar atau mengalami deforestasi agar kembali menjadi ekosistem yang baik.
Menurut Satyawan, gambut yang terbakar karena ada upaya mengubah sifat alami, dari yang basah dan lembap menjadi kering. Hal ini, kata Satyawan, merupakan masalah utama dalam pengelolaan gambut di Indonesia.
"Karena itu, saya bersama Pak Sriyanto akan menyusun rencana untuk mengembalikan kondisi gambut agar kembali lembap dan basah," ujarnya.
Menurut Satyawan, sumber kekeringan di lahan gambut adalah kanal yang jumlahnya sudah sangat banyak. Di sisi lain, gambut juga memiliki kubah yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air.
"Sering kali kubah gambut justru dibuat kanal, padahal kubah tersebut merupakan menara air. Akibatnya, ketika musim kemarau seperti sekarang, air dari kubah sudah habis. Kita akan mengembalikan kondisi gambut agar basah melalui pemetaan kanal dan pembuatan sekat kanal supaya air tidak terdrainase dengan deras," ucapnya.
Dalam kerjanya, Satyawan dan Sriyanto akan bekerja sama dengan masyarakat dan mengaktifkan peran mereka dalam mengelola gambut, agar tidak membudidayakan komoditas yang membutuhkan banyak air.
"Kita akan mendorong komoditas yang ramah terhadap kondisi gambut, misalnya sagu, jelutung, nanas, dan komoditas lainnya. Jangan sampai perlindungan gambut mematikan ekonomi masyarakat. Itu yang menjadi tugas kita," sebutnya.
Tak hanya itu, Satyawan mengatakan BPGMN akan melibatkan akademisi hingga pakar. Mereka akan diminta masukan dalam pengelolaan kedua ekosistem tersebut, termasuk ekosistem esensial dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
"Betul sekali. Pengelolaan gambut membutuhkan dukungan sains yang cukup canggih, misalnya untuk pemodelan, mengetahui kapan dan di mana gambut mengering, serta memetakan risiko kebakaran. Dalam struktur organisasi badan ini nantinya akan ada kelompok ahli dari berbagai bidang, seperti hidrologi gambut, revegetasi gambut, dan sosial ekonomi. Begitu juga untuk mangrove, akan ada kelompok ahli tersendiri," imbuhnya.
