NADIKABAR.COM — Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah (Damanda) Kabupaten Barito Utara Putes Lekas dan seorang wiraswasta Era Purnama Dewi mengajukan permohonan pengujian materiil terkait ketentuan pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Permohonan uji materi dengan nomor perkara 420/PUU-XXIV/2026 ini mulai disidangkan dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (19/11).
Mereka menguji Pasal 22 angka 24 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
Para pemohon mempersoalkan ketiadaan pembeda antara masyarakat hukum adat yang menjalankan sistem pengetahuan turun-temurun dan kelompok masyarakat yang melakukan praktik pembakaran lahan dengan berlindung di balik 'kearifan lokal'.
"Sekarang persoalannya yang kita bawa ke hadapan Mahkamah saat ini adalah Pasal 22 yang diujikan ini tidak membedakan praktik masyarakat hukum adat dari pembakaran lahan oleh pihak lain yang non masyarakat adat," ujar A Fahrur Rozi selaku kuasa hukum para pemohon dikutip dari website MK, Jumat (20/11).
Pasal 22 angka 24 Lampiran UU Cipta Kerja memuat perubahan atas norma Pasal 69 ayat (2) UU PPLH yang menyatakan "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh Kearifan Lokal di daerah masing-masing".
Putes Lekas selaku pemohon menyatakan masyarakat adat menolak keras dijadikan kambing hitam atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.