Sebab, setiap kali bencana karhutla dan kabut asap terjadi, masyarakat adat kerap mendapat stigmatisasi dan ancaman kriminalisasi akibat praktik perladangan tradisional mereka, kendati dilakukan secara terukur berdasarkan kearifan lokal.
"Kami menolak keras masyarakat adat terus-menerus dijadikan kambing hitam setiap kali terjadi bencana karhutla dan kabut asap. Yang membakar lahan secara ugal-ugalan demi kepentingan komersial adalah pihak lain yang menyalahgunakan celah hukum, tetapi justru masyarakat adat yang setiap musim tanam menanggung stigma dan dibayangi ancaman pidana," kata Putes.
Menurut Putes, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar oleh masyarakat adat jauh berbeda dengan pembakaran liar maupun pembukaan kebun skala besar.
Baginya, membakar ladang bukanlah sekadar cara cepat membersihkan lahan, melainkan bagian dari sistem nilai, pengetahuan ekologis, dan ritual budaya serta bentuk kearifan lokal asli masyarakat adat yang telah diwariskan ratusan tahun.
Ia menjelaskan terdapat beberapa ciri utama yang membedakan perladangan adat dengan pembakaran lahan pada umumnya.
Pertama, mengikuti kalender musim secara ketat, mulai dari memilih lokasi bekas belukar tua, menebas, hingga membakar terkendali pada puncak kemarau.
Lalu, wajib membuat sekat bakar dengan membersihkan vegetasi selebar minimal dua meter di sekeliling ladang; membaca arah angin secara cermat, menyalakan api berlawanan arah angin dari sisi luar ke dalam.