Dua tahun pemerintahan juga merupakan waktu yang cukup untuk mulai melihat bagaimana visi politik diterjemahkan ke dalam kebijakan publik. Di sinilah ukuran keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata terletak pada banyaknya program yang dirumuskan, tetapi pada kemampuan negara mengubah agenda politik menjadi kebijakan yang memiliki arah, dukungan anggaran, mekanisme pelaksanaan, serta dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
Dalam seluruh tahapan kebijakan publik, aparatur negara berada pada posisi yang tidak tergantikan. Ketika sebuah agenda prioritas pemerintah dirumuskan, terdapat proses teknokratik yang panjang di belakangnya: perencanaan, penyusunan regulasi, penganggaran, koordinasi antarlembaga, pelaksanaan program, pengawasan, hingga evaluasi. Bahkan setelah sebuah kebijakan ditetapkan, pekerjaan birokrasi belum selesai, aparatur harus memastikan kebijakan tersebut benar-benar diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ada satu ungkapan dalam birokrasi yang relevan untuk terus diingat: "Tidak boleh sekadar sent, tetapi harus dipastikan delivered." Ungkapan ini mengandung pesan penting bahwa keberhasilan program pemerintah tidak seharusnya diukur semata-mata dari terselesaikannya prosedur administratif, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar menghasilkan dampak.
