NADIKABAR.COM β Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mencatat pengalihan hak partisipasi atau participating interest (PI) 10 persen telah selesai dilaksanakan di 13 wilayah kerja (WK) migas, dengan melibatkan 14 badan usaha milik daerah (BUMD) pengelola.
βMengawal hak daerah perlu disertai pemahaman atas kewajiban, penguatan kelembagaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya alam,β ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Adapun wilayah kerja tersebut meliputi WK Offshore North West Java (ONWJ) yang disetujui pada 17 Mei 2018, WK Sanga Sanga pada 22 Januari 2025, serta WK Bentu pada 19 Mei 2026.
Meski capaian tersebut patut diapresiasi, Rizwi menekankan bahwa keberhasilan pengalihan hak harus dilanjutkan dengan pengelolaan BUMD yang profesional, transparan, dan akuntabel, terutama dalam hal pencatatan akuntansi, pelaporan, audit, transparansi data lifting dan biaya operasi, serta mitigasi risiko usaha.
Di samping isu PI 10 persen, Rizwi turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal implementasi Domestic Market Obligation (DMO) guna menjamin pasokan energi domestik dan memperkuat peran rantai pasok BUMD di daerah.
βDMO adalah kewajiban kontraktor untuk memenuhi kebutuhan minyak dan gas bumi dalam negeri. Ini merupakan bagian dari amanat Kontrak Kerja Sama untuk menjaga ketahanan energi nasional. Pemerintah memastikan bahwa produksi migas kita pertama-tama diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum diekspor,β ujar Rizwi.
PI 10 persen adalah besaran maksimal 10 persen pada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang wajib ditawarkan oleh kontraktor pada BUMD atau BUMN.