"Yang kedua masih banyak yang kurang terutama tidak ada CCTV di ruang setelah bayi dilahirkan. Harusnya ada dan memang setiap RS. Apalagi ini tempat penyimpanan bayi pertama, jangan sampai ketukar," ungkapnya.
Sedangkan aspek ketiga dan keempat mencakup SOP dan manajemen RS Paramount. Fahrizal menilai perlu untuk memperhatikan kualitas bidan dan perawat.
"Ketiga itu alur SOP dari RS Paramount dan keempat itu manajemen sendiri itu harus memperhatikan kualitas bidan, perawat harus dibekali seminar setiap bulannya," jelasnya.
Fahrizal mengatakan pihak rumah sakit diberi waktu 7 hari untuk memenuhi 4 aspek tersebut yang dimulai sejak 31 Agustus hingga 6 September 2026. Ia menegaskan jika hasil audit tersebut tidak dipenuhi maka RS Paramount terancam ditutup.
"Itu diberi waktu 7 hari, jadi hari Senin depan tanggal 6 mereka harus menyelesaikan. Kalau memang ada salah satu yang tidak diselesaikan berarti ada itikad tidak baik dari manajemen atau owner RS dan itu akan dikeluarkan SP3," ujar dia.
"Konsekuensi dari SP3 saya memberikan saran kepada dinas kesehatan tolong SP3 ini dibicarakan langsung dengan PTSP apakah ditutup langsung atau bagaimana," lanjutnya.
Kendati begitu, Fahrizal berharap manajemen RS Paramount serius dalam melakukan pembenahan. Menurutnya, cukup banyak jumlah pekerja yang perlu dipertimbangkan.
"Tapi kami sangat berharap ada solusinya karena itu kami di Komisi D sangat konsen juga, ada banyak pekerja di RS juga, karena kalau tidak, banyak yang kehilangan pekerjaan," katanya.
Sementara itu, Direktur RS Paramount Makassar Muhammad Muhammad Nadjib saat ditemui tidak banyak memberikan tanggapan terkait temuan tim investigasi tersebut. Dia mengaku masih sibuk membuat laporan.
"Saya masih bikin laporan dulu," ucap Nadjib saat ditemui di masjid halaman Kantor Bulog Sulselbar, Senin (31/8).
