"Upaya ini dapat menekan peredaran barang kena cukai ilegal, mencegah pelanggaran ketentuan kepabeanan dan cukai, menjaga penerimaan negara, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib," ujarnya.
Di balik angka penindakan tersebut, masyarakat juga perlu memahami bahwa rokok ilegal tidak hanya berbentuk produk tanpa pita cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenali lima kategori pelanggaran, yakni rokok polos, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan pita cukai salah personalisasi.
Rokok polos merupakan produk yang tidak dilekati pita cukai resmi sebagaimana diwajibkan. Sementara pita cukai palsu dibuat menyerupai tanda pelunasan resmi, tetapi tidak diterbitkan pemerintah. Adapun pita cukai bekas menggunakan kembali tanda pelunasan yang sebelumnya telah dilekatkan pada kemasan rokok lain.
Dua modus lainnya berkaitan dengan penyalahgunaan pita cukai asli. Pita cukai salah peruntukan, sedangkan pita cukai salah personalisasi menggunakan identitas atau kode perusahaan yang tidak sesuai dengan pihak yang berhak menggunakannya.
Beragam modus tersebut memperlihatkan bahwa perdagangan rokok ilegal memiliki pola yang semakin beragam. Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan terhadap produk di tingkat pengecer, tetapi perlu menelusuri asal barang, jalur distribusi, gudang penyimpanan, hingga pihak yang mengendalikan perdagangan.
Dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 telah mengatur ancaman pidana terhadap berbagai pelanggaran cukai. Pasal 54 mengatur ancaman pidana bagi pihak yang menawarkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai tanpa pita cukai sebagaimana diwajibkan. Pasal 55 berkaitan dengan pemalsuan atau penggunaan pita cukai palsu dan bekas, sedangkan Pasal 58 mengatur penyalahgunaan pita cukai.
Praktisi hukum Dr Angga D Saputra, SH, MH menilai persoalan utama pemberantasan rokok ilegal bukan semata-mata terletak pada intensitas operasi aparat, melainkan kemampuan penyidikan mengungkap seluruh mata rantai bisnis ilegal tersebut. Advokat itu menilai faktor ekonomi dan penegakan hukum yang belum menyentuh aktor pengendali turut mempertahankan peredaran rokok ilegal.
"Pemberantasan rokok ilegal tidak boleh hanya berhenti pada penyitaan barang dan penangkapan pengecer, tetapi harus dikembangkan untuk mengungkap sumber produksi, pemodal, dan jaringan distribusinya," kata Angga.
