NADIKABAR.COM — Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bisa tuntas lebih cepat dari target.

Semula, DPR menargetkan RUU itu selesai pada 15 Desember 2026, tetapi kini sudah selesai pada 19 November 2026. Artinya, RUU itu tuntas satu bulan kurang sebelum tenggat waktunya.

"Belum sampai satu bulan DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini dengan insyaallah dengan sebaik-baiknya," kata Puan usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Puan mengatakan bahwa RUU itu bisa selesai lebih cepat bukan karena didesak atau terburu-buru, melainkan karena RUU Perampasan Aset merupakan undang-undang yang ditunggu sejak 14 tahun lalu.

Dalam perjalanannya, dia mengatakan bahwa DPR telah 87 kali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait RUU Perampasan Aset. Bahkan, DPR RI juga sudah menyerap aspirasi dari 15 provinsi terkait RUU itu.

Puan juga berharap RUU Perampasan Aset bisa bermanfaat, berguna, dan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada sudah bisa terantisipasi.

Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Persetujuan diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan penyusunan RUU.