NADIKABAR.COM — Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu menilai alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) belum cukup untuk membiayai dampak lingkungan, sosial, hingga kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan aktivitas pertambangan di daerah penghasil.

Badikenita mengatakan DBH yang diterima daerah tidak bisa menjadi satu-satunya sumber pembiayaan untuk memulihkan berbagai dampak tersebut.

Menurut dia, pemerintah juga perlu memastikan pembangunan ekonomi di sekitar masyarakat berjalan agar daerah tidak terus bergantung pada DBH.

"Kalau kita melihat hanya dari DBH, alokasi itu tentu tidak akan cukup untuk recovery terhadap sesuatu hal yang terjadi, misal dalam proses pertambangan. Kemudian juga apakah multiplier effect itu terjadi? Jadi kalau perhitungannya hanya dari DBH, itu pasti tidak cukup," kata Badikenita dalam program Senator Menyapa NadiKabar.com, Jakarta, Kamis (19/11).