1. Penerapan pasal-pasal makar dan pidana berat, proses hukum tidak boleh berhenti pada jeratan formalitas UU ITE, buka seluruh penyidikan dengan pasal-pasal makar dan delik kejahatan terhadap keamanan negara.
2. Penghentian total operasi ilegal, kami menuntut seluruh pengawasan ilegal ini dihentikan seketika, dan data hasil sadapan diamankan serta diaudit oleh otoritas independen agar tidak dijadikan alat intimidasi atau manipulasi politik.
3. Konsekuensi hukum dan institusional tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, siapapun yang terlibat mulai dari pelaksana lapangan, pemberi perintah, pihak yang mengambil manfaat baik sebagai status orang pribadi, tokoh politik, kelompok politik harus diproses pidana secara tegas.
