NADIKABAR.COM — Komisi III DPR RI mendorong Polri mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh serta masyarakat yang dilakukan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dkk. Komisi III DPR meminta Listyo dkk juga dikenakan pasal makar.
"Komisi III DPR RI menegaskan bahwa pengusutan perkara ini jangan hanya dibatasi dan disederhanakan dengan Pasal-pasal UU ITE semata, ini bukan sekedar delik intersepsi transmisi elektronik biasa, tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat membuka rapat dengan Kapolri di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
"Sebab yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah Kepala Negara RI, serta begitu banyak tokoh bangsa, hampir dapat dipastikan ada target politik kotor berskala amat besar di balik operasi gelap ini," imbuhnya.
Habiburokhman mengatakan pihaknya mendapat informasi bahwa Listyo Sigit dkk tidak hanya melakukan penyadapan ilegal. Dia mengatakan Listyo Sigit dkk juga melakukan profiling ilegal hingga menggalang massa untuk menyabotase kebijakan pemerintah.
"Terlebih lagi kami mendapat informasi bahwa mereka bukan hanya melakukan penyadapan ilegal, tetapi juga melakukan pemantauan atau surveillance ilegal, pem-profilan atau profiling ilegal, pembunuhan karakter secata ilegal atau doxing, kriminalisasi dan penggunaan hukum sebagai sarana kepentingan politik," ungkapnya.
Kemudian mereka juga membangun opini di media sosial secara ilegal. Mereka juga disebut menggalang dana dengan menggunakan bisnis ilegal.
"Pembangunan opini di media sosial secara ilegal, penggalangan masyarakat untuk melakukan aksi menyabotase kebijakan pemerintah, sampai melakukan penggalangan dana dengan melakukan aktivitas bisnis ilegal," ucapnya.
Dia menilai rangkaian perbuatan tersebut, secara langsung membahayakan keselamatan negara dan kepala negara, sekaligus mengancam keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia. Dia juga menyampaikan tiga poin yang ingin dibahas dalam rapat ini, sebagai berikut:
1. Penerapan pasal-pasal makar dan pidana berat, proses hukum tidak boleh berhenti pada jeratan formalitas UU ITE, buka seluruh penyidikan dengan pasal-pasal makar dan delik kejahatan terhadap keamanan negara.
2. Penghentian total operasi ilegal, kami menuntut seluruh pengawasan ilegal ini dihentikan seketika, dan data hasil sadapan diamankan serta diaudit oleh otoritas independen agar tidak dijadikan alat intimidasi atau manipulasi politik.
3. Konsekuensi hukum dan institusional tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, siapapun yang terlibat mulai dari pelaksana lapangan, pemberi perintah, pihak yang mengambil manfaat baik sebagai status orang pribadi, tokoh politik, kelompok politik harus diproses pidana secara tegas.
