NADIKABAR.COM — Ketua Komisi III DPR Habiburokhman melaporkan proses pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya hingga disahkan dalam paripurna DPR. Dalam pemaparannya, Habiburokhman menjelaskan peran Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di balik UU tersebut.

Sebagai Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman awalnya menceritakan perjalanan UU Perampasan Aset. Pembahasan UU tersebut, kata Habiburokhman, dimulai pada Agustus 2025 atas perintah Dasco.

"Saya baru periode ini jadi Ketua Komisi III, langsung Agustus 2025 kami pimpinan Komisi III dipanggil Pak Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam untuk segera gaspol pengesahan undang-undang ini, itu Agustus 2025," kata Habiburokhman saat rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Habiburokhman menyebut Komisi III DPR lalu menugaskan Badan Keahlian DPR untuk menyusun draf awal rancangan UU. Lalu, selanjutnya Komisi III DPR melakukan rapat dengan pendapat umum atau RDPU membahas rancangan UU Perampasan Aset.

"Lalu RDPU, RDPU, RDPU 6 Oktober 2026 disepakati sebagai usul inisiatif DPR, 5 November 2026 kick off panja, ya, dan kemarin dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam, Pak Sufmi Dasco Ahmad, pengambilan keputusan tingkat pertama," ucap dia.

Waketum Partai Gerindra itu menyampaikan ada peran Dasco di balik proses UU Perampasan Aset. Dasco, lanjut dia, yang memulai dan menuntaskan pembahasan UU tersebut.

"Jadi Pak Dasco yang memulai, Pak Dasco yang menuntaskan," ujar dia.

Seperti diketahui paripurna DPR digelar di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, serta dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.

Sebelum disahkan menjadi undang-undang, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan terkait perjalanan dan pembahasan RUU tersebut.

Kemudian, setelah laporan, Puan menanyakan kepada forum rapat paripurna dengan agenda tunggal pengesahan RUU Perampasan Aset. Puan meminta persetujuan anggota Dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.

"Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan.

Perwakilan pemerintahan yang hadir dalam paripurna yakni, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, serta Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej.