NADIKABAR.COM — Kabupaten Tangerang, Banten (NadiKabar) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengusulkan dua hal untuk mencegah terjadinya disharmoni antara kepala daerah dan wakilnya dalam menjalankan pemerintahan.
Setyo mengusulkan dua hal tersebut dalam disertasinya yang berjudul Mewujudkan Hubungan Kerja Harmonis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia yang dipaparkan pada ujian terbuka untuk meraih gelar Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan di Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu.
Usulan pertama Setyo sebagai mahasiswa program S-3 Ilmu Hukum adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah perlu direvisi.
Menurut ia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, perlu direvisi karena masih belum menetapkan pembagian kewenangan substantif antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.
"Jika kepala daerah dan wakil kepala daerah memperoleh mandat demokratis dalam satu proses politik maka mandat tersebut perlu tercermin secara jelas dan proporsional dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing," ujarnya.
