Setyo menjelaskan hal tersebut diperlukan karena wakil kepala daerah pada saat ini dinilai sedang berada pada keadaan pseudo authority.
"Temuan ini kami sebut sebagai pseudo authority, yakni suatu keadaan ketika seseorang secara formal berada dalam struktur pemerintahan dan bahkan memiliki legitimasi politik, tetapi batas kewenangan fungsionalnya tidak dibangun secara jelas," jelasnya.
Apabila keadaan tersebut berlanjut, kata dia, maka akan terjadi disharmoni antara kepala daerah dan wakilnya.
"Apabila ketidakjelasan tersebut berulang dalam praktik dan membentuk pola pemerintahan maka terdapat situasi disharmony by design (disharmoni yang terbentuk dengan sendirinya, red.)," ujarnya.
Setyo mengatakan UU Pemda juga perlu direvisi karena frasa 'membantu' pada Pasal 66 ayat (1) menimbulkan ketidakpastian untuk memaknai posisi, peran, dan kewenangan wakil kepala daerah dalam pemerintahan.
