NADIKABAR.COM — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memperkuat kerja sama dengan Indonesia-Japan Business Network (IJBNet) dan sejumlah mitra Jepang untuk memperluas peluang kerja bagi SDM terampil dari Jawa Timur. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan Program SMK Go Global guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja, khususnya lulusan SMK.

Komitmen tersebut disampaikan Khofifah saat menerima audiensi tim IJBNet bersama sejumlah mitra kerja sama dari Jepang di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jakarta, Jumat (20/11). Program SMK Go Global yang diinisiasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi salah satu upaya untuk memperkuat jejaring penempatan tenaga kerja.

Khofifah menyambut baik penjajakan kerja sama tersebut karena dinilai dapat memperluas akses generasi muda Jawa Timur untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penyiapan tenaga kerja juga diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan di Jepang sehingga peluang penyerapan SDM Jawa Timur semakin terbuka.

Salah satu skema yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pelaksanaan tes wawancara sebelum calon pekerja mengikuti pelatihan. Melalui mekanisme ini, peserta yang telah lolos wawancara dapat menjalani pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan sebelum diberangkatkan ke Jepang.

Skema tersebut dinilai dapat memberikan kepastian kerja bagi calon pekerja karena proses seleksi dilakukan sejak awal. Pola ini juga menjadi alternatif dari mekanisme konvensional yang mengharuskan calon pekerja mengikuti pelatihan terlebih dahulu sebelum menjalani tes wawancara, sehingga terdapat risiko tidak lolos seleksi setelah mengeluarkan waktu dan biaya pelatihan.

"Kita punya BLK yang sudah siap. Kalau prosesnya diawali dengan wawancara seperti ini, maka akan sangat bagus dan memberikan kepastian bagi anak-anak kita di Jawa Timur," ujar Khofifah dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).

Untuk mendukung pelaksanaan program, Khofifah menawarkan pemanfaatan jaringan Balai Latihan Kerja (BLK) di bawah Dinas Tenaga Kerja serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Dinas Pendidikan Jawa Timur. Menurutnya fasilitas tersebut dapat digunakan sebagai pusat pelatihan calon pekerja sehingga persiapan keberangkatan dapat dilakukan di daerah.

Khofifah juga mengajak lembaga yang telah menjalankan pendidikan dan pelatihan untuk memanfaatkan fasilitas BLK milik Pemprov Jatim. Dengan demikian, akses pelatihan dapat lebih dekat dengan masyarakat dan menjangkau calon pekerja dari berbagai daerah.

Pemanfaatan fasilitas tersebut diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di Jepang. Khofifah mencontohkan adanya UPT yang secara khusus menyiapkan calon pekerja bidang otomotif dan UPT lain yang berfokus pada pelatihan caregiver atau perawat lansia.

"UPT khusus untuk otomotif misalnya. Atau UPT ini khusus Caregiver dan tidak dicampur. Tapi mungkin ada yang lain-lain bisa bergabung," tuturnya.

Untuk menunjang kebutuhan pelatihan, Khofifah menawarkan pemanfaatan enam UPT unggulan milik Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur. Fasilitas tersebut dinilai memiliki bangunan dan sarana praktik yang representatif untuk mendukung persiapan calon tenaga kerja.

Selain penyiapan tenaga kerja lulusan SMK, Khofifah juga menyoroti tantangan ketenagakerjaan, terutama terkait daya serap lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja. Berdasarkan data yang dimiliki Pemprov Jatim, tingkat keterserapan lulusan SMK di Jawa Timur tercatat lebih tinggi dibandingkan lulusan sarjana (S1).

Pemprov Jatim juga terus berkoordinasi dengan berbagai perguruan tinggi untuk meningkatkan penyerapan lulusan S1. Khofifah menilai peluang penempatan tenaga kerja ke Jepang dapat diperluas, tidak hanya menyasar lulusan SMK dan SMA, tetapi juga lulusan perguruan tinggi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.

"Pertama mungkin SMK lalu SMA, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan pada S1. Karena pada dasarnya kebutuhan untuk bekerja itu kalau bisa terfasilitasi ya, lebih bagus," ucapnya.

Dari sisi pembiayaan, Pemprov Jatim berupaya menyediakan skema yang terjangkau bagi calon pekerja. Melalui sinergi dengan Bank Jatim, tersedia opsi pembiayaan dengan bunga 3 persen dan plafon hingga 50 persen.

Selain itu, terdapat skema tanpa biaya bagi peserta karena seluruh kebutuhan pembiayaan ditanggung oleh pemberi kerja atau pengguna tenaga kerja di Jepang (end user). Khofifah menyebut sejumlah opsi tersebut akan diperinci melalui kolaborasi dengan IJBNet dan dinas terkait.

"Kira-kira opsi-opsi ini bisa segera kita detailkan lewat kolaborasi dengan IJBNet dan Dinas-Dinas terkait. Inovasi ini akan terus menjadi bagian penguat dan semangat kami yang berada di lapangan," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menjelaskan bahwa Pemprov Jatim memiliki fasilitas pelatihan dengan beragam bidang keahlian. Bidang tersebut meliputi teknik otomotif ringan, tata boga, tata busana, hingga perawatan lansia atau caregiver.

Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut menjadi salah satu modal untuk mendukung kerja sama dengan mitra Jepang, termasuk apabila mereka berencana mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Jawa Timur. Dengan fasilitas yang tersedia, mitra tidak perlu mendatangkan seluruh peralatan praktik dari luar daerah.

Aries menyebut Jawa Timur memiliki 2.163 satuan pendidikan SMK negeri dan swasta yang telah dipetakan berdasarkan konsentrasi keahliannya. Potensi tersebut dapat menjadi basis penyiapan tenaga kerja sesuai kebutuhan sektor industri di Jepang.

"Dibandingkan dengan provinsi lain, Jawa Timur kami nilai jauh lebih siap dan mampu bergerak lebih cepat dalam menyiapkan tenaga kerja terampil karena ditopang oleh ekosistem pendidikan vokasi yang sangat kuat dan merata," jelasnya.

Aries menambahkan, skema wawancara sebelum pelatihan memungkinkan proses penyiapan calon pekerja dilakukan lebih terarah. Calon peserta yang belum memiliki kemampuan bahasa Jepang juga dapat mengikuti seleksi awal, kemudian memperoleh pelatihan bahasa dan keterampilan sesuai kebutuhan pekerjaan.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat penyiapan tenaga kerja terampil Jawa Timur agar sesuai dengan kebutuhan industri di Jepang. Melalui dukungan fasilitas pelatihan, jejaring mitra, dan skema pembiayaan, Pemprov Jatim berupaya memperluas akses penempatan kerja bagi generasi muda sekaligus meningkatkan daya saing SDM daerah di pasar kerja internasional.