NADIKABAR.COM — Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi II DPR Muhammad Khozin menegaskan internal partainya tidak pernah membahas usulan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
“Jadi, jelas tidak ada sama sekali perbincangan soal posisi wapres. Kami lebih tertarik membahas mengakhiri polemik soal ijazah ini agar pemerintahan lebih cepat mengeksekusi program kerakyatan,” kata Khozin di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan penentuan calon wakil presiden merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Menurut Khozin, sejak awal PKB menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai dasar langkah politik di parlemen sekaligus upaya mengakhiri polemik ijazah.
“Dari awal masalah ini, mulai soal hak angket, kemudian hak menyatakan pendapat, lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal calon wapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan,” ujarnya.
Karena itu, Khozin berharap Presiden dan MPR segera menindaklanjuti persoalan terkait posisi wakil presiden setelah isu pengunduran diri Gibran agar polemik tersebut segera berakhir.
Ia menegaskan PKB akan berfokus mendukung percepatan pelaksanaan Asta Cita dalam sisa tiga tahun pemerintahan Presiden Prabowo.
“Pijakan PKB putusan hukum, tidak ada pretensi dan tendensi politik. PKB fokus pada supremasi konstitusi, itu saja. Regulasi mengatur secara tegas, kewenangan pengusulan calon wapres sepenuhnya ada di Presiden Prabowo,” kata Khozin.
