"Badan publik harus memastikan kanal online aktif dan layanan offline didukung sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, informasi harus tersedia secara berkala, mutakhir, dan real-time," kata dia.

Sementara itu Satrio selaku penilai dari PPID utama juga meminta badan publik memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai ketentuan Pergub DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024.

Satrio juga menyoroti, website dan media sosial perangkat daerah perlu mencantumkan tautan layanan PPID agar masyarakat mudah mengakses informasi maupun mengajukan permohonan informasi.