NADIKABAR.COM — Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mendorong kelurahan membangun percontohan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) informatif sebagai upaya memperluas keterbukaan informasi publik hingga tingkat lingkungan masyarakat.

"Harapan kami, ada RT/RW yang menjadi percontohan informatif. Kita bisa mulai dari lingkungan yang memiliki komitmen dan keterbukaan, sehingga menjadi role model bagi wilayah lainnya," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dia mengusulkan kelurahan mengidentifikasi RT/RW yang memiliki komitmen keterbukaan informasi untuk dijadikan percontohan.

"Kelurahan informatif bukan hanya capaian hari ini, tetapi merupakan investasi bagi Jakarta ke depan," kata dia.

Lebih lanjut, Harry meminta agar keterbukaan informasi diwujudkan melalui program konkret, terukur, serta sesuai kebutuhan masyarakat, antara lain melalui edukasi pemilahan sampah dari sumber, optimalisasi media sosial, dan penyebarluasan informasi secara konsisten.

Adapun forum RT/RW dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Sementara itu, Tim Penilai KI DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali, mengingatkan bahwa penilaian keterbukaan informasi akan semakin memperhatikan kualitas layanan, termasuk melalui instrumen uji akses dengan melibatkan pihak ketiga untuk menguji kemudahan masyarakat memperoleh informasi.

"Badan publik harus memastikan kanal online aktif dan layanan offline didukung sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, informasi harus tersedia secara berkala, mutakhir, dan real-time," kata dia.

Sementara itu Satrio selaku penilai dari PPID utama juga meminta badan publik memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai ketentuan Pergub DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024.

Satrio juga menyoroti, website dan media sosial perangkat daerah perlu mencantumkan tautan layanan PPID agar masyarakat mudah mengakses informasi maupun mengajukan permohonan informasi.