NADIKABAR.COM — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik guna memperluas dampak positif dari Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari sumbernya.
Ketua KI Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menyatakan BUMD memiliki peran strategis dan kapasitas besar yang dapat dikapitalisasi melalui optimalisasi saluran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pemanfaatan ruang digital.
“Gerakan pilah sampah ini menjadi tanggung jawab bersama. BUMD memiliki kekuatan yang besar, sehingga mari kita sukseskan gerakan ini dengan kekuatan yang dimiliki masing-masing,” kata Harry di Jakarta, Rabu.
Harry menjelaskan penyediaan informasi publik mengenai pengelolaan sampah penting untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif masyarakat.
"Pemanfaatan platform digital secara positif juga dinilai dapat mengubah persepsi publik bahwa sampah bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga komoditas bernilai ekonomi," katanya.
Langkah tersebut sejalan dengan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.
KI DKI menegaskan kesiapan untuk mendukung penuh pengawalan kebijakan tersebut melalui penguatan transparansi informasi.
"Memang membutuhkan waktu dan konsistensi, tetapi harus ada yang ulet untuk mengerjakannya agar menjadi tujuan bersama,” ujar Harry.
Sementara itu, Sekretaris Badan Pembina (BP) BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani menyambut baik dukungan tersebut sebagai wujud komitmen BUMD untuk menjadi badan publik yang informatif sekaligus mendukung kebijakan pengendalian sampah di Ibu Kota.
Fitria mengungkapkan sejumlah BUMD telah memiliki program pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang siap dikomunikasikan ke publik.
Program itu di antaranya pengelolaan sampah lingkungan oleh Perumda Pasar Jaya, pengolahan sampah terpadu oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, hingga program pengolahan sampah menjadi energi listrik oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
“Ini menjadi wujud komitmen BUMD sebagai badan publik yang informatif dan mendukung gerakan kebijakan pemerintah mengenai pilah sampah,” kata Fitria pada sosialisasi keterbukaan informasi publik di Jakarta, Senin (21/9).
Melalui kolaborasi, keterbukaan informasi, dan pemanfaatan teknologi digital antar-BUMD, Gerakan Pilah Sampah diharapkan mampu bertransformasi dari sekadar program pemerintah menjadi gerakan bersama warga Jakarta yang berkelanjutan.
