NADIKABAR.COM — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta meminta seluruh kelurahan memperkuat tiga komitmen utama, yakni pemilahan sampah, digitalisasi informasi, dan pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), guna meningkatkan kualitas layanan publik.

"Penguatan ketiga aspek tersebut dinilai krusial sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung transformasi Jakarta menuju kota global," kata Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) KI DKI Jakarta Ferid Nugroho saat menyampaikan dalam presentasi hari kelima Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 di Jakarta, Rabu.

Ferid menyoroti implementasi kebijakan pemilahan sampah sebagaimana diatur dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026. Ia menegaskan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat wilayah wajib memastikan kebijakan tersebut berjalan berkelanjutan.

"Komitmen untuk melaksanakan dan menjaga keberlanjutan program harus tetap ada, meskipun tidak didukung anggaran khusus. Kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan pemilahan sampah berjalan di masyarakat," kata Ferid.

Sementara itu, Tim Penilai Komisioner KI DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho mengapresiasi peningkatan komitmen kelurahan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).