Agus mengungkapkan mulai 2027 KI DKI Jakarta akan memperbarui metodologi penilaian E-Monev dengan melibatkan partisipasi publik melalui pihak ketiga, termasuk kalangan akademisi.

"Penilaian tidak hanya melihat aspek yang disampaikan badan publik, tetapi juga akses permohonan informasi serta ketersediaan sarana dan prasarana. Sudah saatnya publik turut memberikan penilaian," ujar Agus.

Dalam kesempatan itu, Agus mengapresiasi Kelurahan Pondok Bambu dan Pondok Kopi yang dinilai proaktif mengembangkan kanal informasi digital. Ia mendorong kelurahan lain mengoptimalkan media sosial serta memanfaatkan platform tautan terpadu seperti Linktree untuk mempermudah akses layanan publik.

Agus juga mengingatkan pengelola PPID agar memahami mekanisme pelayanan informasi secara tepat, terutama saat menghadapi permohonan yang tidak sesuai dengan tujuan keterbukaan informasi, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada sesi diskusi, perwakilan PPID Utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nur Cholis meminta masukan dari pihak kelurahan mengenai kendala implementasi keterbukaan informasi di lapangan sebagai bahan evaluasi, termasuk untuk pembahasan revisi regulasi UU KIP.