NADIKABAR.COM — Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat meminta program pemilahan dan pengelolaan sampah Gubernur DKI Jakarta dijalankan secara transparan oleh badan publik.
Menurut dia, kelurahan memiliki peran strategis dalam memastikan informasi mengenai program tersebut tersampaikan secara luas kepada masyarakat.
“Gerakan pemilahan dan pengolahan sampah saat ini menjadi perhatian Gubernur. Karena itu, badan publik, terutama kelurahan, punya tugas untuk menyosialisasikan program ini kepada seluruh masyarakat,” kata Ketua Tim Penilai dalam Presentasi E-Monev di Jakarta Creative Hub (JCH) Harry Ara Hutabarat di Jakarta, Jumat.
Harry menegaskan bahwa perhatian dan instruksi Gubernur terkait pemilahan sampah harus ditindaklanjuti secara konkret.
Pelaksanaan tidak boleh berhenti pada kegiatan di lingkungan internal badan publik, tetapi perlu diperluas melalui penyebarluasan informasi dan pelibatan masyarakat.
“Informasi publik mengenai program pemilahan dan pengelolaan sampah perlu disosialisasikan secara masif. Ini juga sebagai bentuk komitmen badan publik terhadap transparansi,” kata dia.
Ia menyebut badan publik dapat mengembangkan kolaborasi dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Harry mencontohkan pengelolaan sampah dapat dikembangkan melalui fasilitasi bagi masyarakat yang ingin mengolah sampah menjadi pupuk organik dengan dukungan pihak swasta.
Ia juga mendorong badan publik untuk mengoptimalkan seluruh kanal komunikasi, termasuk media sosial, dalam menyebarluaskan informasi mengenai program pemilahan dan pengelolaan sampah.
Harry menekankan pentingnya sosialisasi keterbukaan informasi publik agar masyarakat memahami haknya dalam memperoleh informasi dari badan publik.
“Ke depan, komitmen Bapak dan Ibu untuk melakukan sosialisasi dengan tema keterbukaan informasi publik sangat penting. Jangan sampai tidak ada pemohon informasi hanya karena masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk meminta informasi,” kata dia.
Sementara itu, Tim Penilai E-Monev lainnya, Kokom Komariah, menyampaikan pentingnya kreativitas dan inovasi badan publik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Menurut dia, penyampaian informasi tidak cukup hanya mengandalkan kanal formal. Badan publik perlu mengemas informasi dengan pendekatan yang lebih kreatif, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
“Penyampaian informasi itu harus lebih kreatif dan mudah dipahami. Inovasinya harus lebih baik dan meningkat, salah satunya dengan membuat konten yang lebih mudah dipahami,” ujar Ria.
Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), terutama dalam memanfaatkan Instagram sebagai salah satu kanal penyebarluasan informasi dan pelayanan informasi publik.
“Kalau boleh, dibuat sorotan khusus terkait PPID, terutama di Instagram,” kata dia.
