Ia menjelaskan, uji akses akan mengukur kesiapan badan publik dalam memberikan layanan informasi, mulai dari kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan panduan pelayanan dan alat peraga, hingga kecepatan serta ketepatan petugas dalam merespons permohonan informasi.
"Melalui uji akses, kami ingin melihat sejauh mana layanan informasi sudah berjalan dengan baik, baik secara daring maupun luring. Hasilnya juga dapat menjadi bahan pertimbangan ketika terjadi sengketa informasi di KI," kata dia.
Selain uji akses, KI DKI Jakarta akan mengembangkan penilaian kualitas informasi berbasis aplikasi dengan memperhatikan aspek aktualitas, akurasi, dan kebaruan informasi. Situs web resmi serta media sosial badan publik akan menjadi instrumen penilaian untuk memastikan informasi berkala, setiap saat, dan serta-merta tersedia sesuai ketentuan.
"Kami juga akan menilai terobosan situs web masing-masing, serta melakukan ulasan berbasis kecerdasan buatan (AI) terkait informasi yang disampaikan. Kami melihat informasi yang benar-benar aktual," tambah Aang.