Dia menambahkan, penilaian ke depan juga akan melihat secara langsung kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi dan memperoleh pelayanan.

Sementara itu, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI Jakarta sekaligus tim penilai, Agus Wijayanto Nugroho, menyoroti pentingnya integrasi kanal informasi digital dan optimalisasi media sosial untuk memublikasikan kinerja badan publik.

Di sisi lain, tim penilai KI DKI Jakarta dan PPID Provinsi menekankan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen dan ketersediaan platform digital.

Kemudahan akses, kualitas informasi, serta kecepatan dan ketepatan pelayanan menjadi indikator penting dalam pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.