NADIKABAR.COM β€” Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meresmikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 COP31 di Antalya, Turki, Rabu (18/11).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan peraturan ini akan menjadi landasan bagi pembagian keuntungan yang didapatkan dari transaksi karbon di sektor kelautan dan perikanan.

β€œDengan adanya peraturan ini, maka semua pihak, semua stakeholder bisa terlibat dan diatur secara fair, secara jelas. Semua pihak bisa transparan melihat mekanisme nilai karbon yang dihasilkan,” katanya.

Menurutnya, aturan ini akan memberikan kepastian, bahwa masyarakat yang terlibat dalam pelestarian kawasan perairan mendapatkan manfaat ekonominya.

β€œKarena masyarakat di sektor kami, di sektor kelautan terlibat langsung dalam perjanjian. Dan ukuran-ukurannya jelas, kalau misalnya ekonomi itu sharingnya berapa persen, itu kelihatan,” kata Koswara.

Aturan ini juga membagi dengan jelas, manfaat ekonomi yang akan didapatkan setiap pihak yang terlibat dalam transaksi karbon biru, mulai dari pemilik lahan, pemilik proyek, dan pemerintah daerah serta masyarakat yang terlibat dalam proyek.

β€œTiap-tiap daerah itu akan dihitung keterlibatannya. Baik itu pemilik lahan, masyarakat pemilik lahan, pekerja yang ikut di dalam proyek maupun masyarakat yang terdampak,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah pemilik proyek inisiasi karbon biru melakukan penandatanganan untuk mendukung penerapan peraturan ini, yakni VNV Advisory, PT Yani Kusuma Perkasa, dan YAKOPI.

Sejumlah proyek karbon biru juga disebut akan segera teregistrasi dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) agar bisa ditransaksikan.