Donny menyebut Bali menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dalam penguatan sistem tersebut karena merupakan salah satu sentra hilirisasi perikanan, khususnya komoditas tuna.
Kontribusi tuna dari Bali disebut cukup besar terhadap ekspor perikanan nasional selain sejumlah sentra lainnya, seperti Bitung.
Untuk memperkuat layanan, KKP juga telah menyusun peta jalan pengembangan pelayanan penjaminan mutu hingga 2027. Pengembangan tersebut mencakup empat pendekatan utama, yakni pengembangan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, digitalisasi layanan laboratorium, serta penguatan jejaring kerja nasional dan internasional.
KKP menilai penguatan sistem penjaminan mutu dari hulu hingga hilir penting untuk memastikan produk perikanan dapat ditelusuri secara menyeluruh.
“Secara traceability atau kebertelusuran, mulai dari proses produksi di hulu sampai dengan proses untuk pengolahan dan proses hilirisasinya semuanya bisa tertelusur, sehingga ini tentunya akan menjamin mutu produk perikanan yang ada di Indonesia,” katanya.
KKP berharap penguatan sistem tersebut dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha perikanan Indonesia untuk memenuhi persyaratan pasar internasional sekaligus memperluas akses ke rantai pasok global.
