NADIKABAR.COM — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi meluncurkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Sektor Kelautan dan Perikanan. Aturan ini menjadi landasan penyelenggaraan perdagangan karbon biru atau blue carbon, sekaligus memberikan kepastian pembagian manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Peluncuran aturan tersebut dilakukan di Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (18/11/2026). Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, A Koswara, mengatakan regulasi ini memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proyek karbon biru.

Bagi nelayan dan masyarakat pesisir, aturan tersebut mengatur pembagian nilai manfaat dari proyek karbon. Sementara bagi pengusaha, regulasi ini memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang pendapatan baru melalui perdagangan karbon.

"Dengan adanya peraturan ini, maka semua pihak, semua stakeholder bisa terlibat dan diatur secara fair, secara jelas. Semua pihak bisa transparan melihat mekanisme nilai karbon yang dihasilkan," kata Koswara kepada wartawan.

Koswara memastikan masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, tetapi juga mendapatkan bagian dari manfaat ekonomi yang dihasilkan. Menurutnya, pembagian keuntungan akan dihitung berdasarkan keterlibatan masing-masing pihak.