"Kalau misalnya ekonomi, itu sharing-nya berapa persen, itu kelihatan. Tiap-tiap daerah itu akan dihitung semua pihak ini keterlibatannya, baik itu pemilik lahan, masyarakat pemilik lahan, pekerja yang ikut di dalam proyek, maupun masyarakat yang terdampak," jelasnya.
Terkait kerja sama internasional, Koswara menyebut sejumlah proyek yang menandatangani kesepakatan di COP31 masih berupa inisiatif dari para pengusul proyek atau proponen. Dia menyebut terdapat inisiatif dari sejumlah mitra, di antaranya BNP, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Sementara itu, dukungan pemerintah Indonesia saat ini difokuskan pada penyediaan regulasi.
"Yang tadi tanda tangan itu, itu baru inisiatif dari proponen ya. Ada dari BNP, kemudian dari Amerika Serikat. Kemudian ada juga dari Korea. Kalau yang sekarang ini baru dari inisiatif proponen saja. Dukungan dana dari pemerintah kita berupa supporting regulasi saja sekarang," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (Yakopi) selaku pelaksana proyek, Melinda Suriani Harefa, mengatakan pihaknya saat ini mengelola sekitar 13.500 hektare kawasan dari Sumatera hingga Sulawesi. Dalam menjalankan proyek tersebut, Yakopi bekerja sama dengan sejumlah mitra internasional, di antaranya VNV dari India, ClaimCo dari Amerika Serikat, serta mitra dari Jepang.
Melinda menyebut kehadiran Permen KP 17/2026 membantu pihaknya dalam memberikan kepastian kepada investor maupun pemberi pinjaman (lender) mengenai mekanisme pelaksanaan proyek karbon biru di Indonesia.