NADIKABAR.COM — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), melibatkan masyarakat dalam melindungi penyu di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, agar tetap lestari sesuai regulasi yang mengaturnya.
"Sebagai langkah memperkuat perlindungan penyu, kini sudah ada unit khusus yang menangani, yakni Unit Konservasi Penyu (UKP)," ujar Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Syarif Iwan Taruna Alkadrie di Berau, Selasa.
Regulasi yang mengatur perlindungan penyu tersebut antara lain UU Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (sebagaimana diubah/diperbarui oleh UU Nomor 32/2024 tentang Perubahan atas UU No. 5/1990, serta UU Nomor 6/2023 tentang Cipta Kerja).
Undang-undang (UU) tersebut memberi penegasan bahwa semua jenis penyu dan telurnya adalah satwa dilindungi, hewan iitu dilarang ditangkap, dibunuh, disimpan, dimiliki, diedarkan, diperdagangkan, atau dimanfaatkan, sehingga jika ada pelanggar, akan dikenai sanksi pidana.
Pembentukan UKP merupakan salah satu upaya KKP untuk membangun kemitraan yang lebih formal dengan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan spesies dilindungi, khususnya penyu.
Dari sini, kelompok masyarakat yang selama ini aktif melindungi penyu dapat menjadi kelompok binaan pemerintah, memperoleh pendampingan, serta memiliki kejelasan peran dan tanggung jawab.
Hal itu juga penting untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan konservasi sesuai ketentuan, sekaligus mencegah kesalahpahaman yang dapat berujung pada persoalan hukum
Selama ini, katanya, ada masyarakat yang secara sukarela melakukan perlindungan penyu karena kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya.
Melalui UKP, maka KKP ingin membangun kemitraan yang lebih jelas dan formal, sehingga kelompok-kelompok tersebut dapat menjadi binaan pemerintah, memperoleh pendampingan, serta memahami batasan dan tata cara kegiatan konservasi yang sesuai dengan ketentuan.
Sementara Direktur Program Kelautan YKAN Muhammad Ilman, mengatakan upaya konservasi membutuhkan keterlibatan masyarakat yang didukung pengetahuan dan kapasitas yang memadai.
Sedangkan sosialisasi dan pengenalan UKP yang telah dilakukan bersama YKAN dan pihak terkait pada 27–30 Oktober 2026 di tiga kampung (Balikukup, Teluk Sulaiman, dan Kampung Teluk Sumbang), menjadi bagian dari proses membangun peran masyarakat dalam perlindungan penyu di tingkat tapak.
Konservasi akan lebih kuat ketika masyarakat memiliki pemahaman dan kesempatan untuk terlibat, sehingga pihaknya terus mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat dalam melindungi penyu dimulai dari memahami ancaman, mengenali aktivitas penyu, hingga mengetahui cara melakukan pemantauan dan pelaporan.
"Proses ini membutuhkan kerja sama dengan pemerintah dan pengelola kawasan, agar pelestarian dan perlindungan dapat berjalan secara berkelanjutan," ujar Ilman.
