NADIKABAR.COM — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyiapkan aturan mengenai extended producer responsibility (EPR) atau perluasan tanggung jawab produsen. Regulasi ini mewajibkan produsen bertanggung jawab menarik kembali kemasan produk yang telah digunakan konsumen.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup Rosa Vivien Ratnawati saat menghadiri agenda paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Senin (16/11/2026). Vivien mengatakan aturan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah mendorong ekonomi sirkular di Indonesia.
"Produsen itu perlu diwajibkan untuk me-redesign kemasan. Kedua, menarik kembali kemasan itu. Jadi, dia tidak hanya memproduksi barang, tapi juga harus bertanggung jawab terhadap penarikan kembali," kata Vivien kepada wartawan.
Vivien mengatakan KLH saat ini tengah menyusun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) yang mengatur penerapan EPR. Aturan itu juga akan mengatur perusahaan yang bertugas mengelola pelaksanaan EPR.
Dia menargetkan regulasi tersebut dapat diundangkan pada Desember 2026. Saat ini, rancangan aturan tersebut sedang dalam proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum.
"Tahun ini. Sekarang lagi mau harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Moga-moga bulan depan sudah bisa diundangkan Peraturan Menteri LH-nya," ujarnya.
Menurut Rosa, penerapan EPR menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi sirkular. Konsep ini mendorong perubahan pola ekonomi linear, yakni mengambil bahan baku dari alam, memproduksi, mengonsumsi, lalu membuangnya menjadi sampah. Melalui ekonomi sirkular, produk yang telah dikonsumsi tidak langsung dibuang, melainkan diupayakan agar dapat digunakan kembali atau didaur ulang.
Namun, dia mengakui penerapan ekonomi sirkular di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya rendahnya tingkat daur ulang sampah yang baru mencapai sekitar 10%.
Kemudian, Rosa menyebut salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Padahal, sampah yang bersih dan terpilah akan lebih mudah dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku daur ulang.
"Pemilahan sampah itu dibutuhkan karena dia harus bersih. Kalau bersih, kemudian akan lebih mudah untuk digunakan kembali," jelasnya.
Selain itu, produk yang dihasilkan industri juga perlu dirancang agar mudah didaur ulang. Menurutnya, produk sekali pakai atau single-use memiliki nilai ekonomi yang rendah sehingga tidak mudah masuk ke dalam rantai daur ulang.
Karena itu, pemerintah perlu membangun regulasi yang mendorong penggunaan material daur ulang dalam proses produksi. Rosa menyebut Kementerian Perindustrian dan Bappenas juga terlibat dalam penyusunan kebijakan serta peta jalan ekonomi sirkular.
Salah satu skema yang dapat diterapkan adalah kewajiban penggunaan recycle content atau kandungan material daur ulang dalam produk industri. Pemerintah juga dapat memberikan insentif, misalnya berupa pengurangan pajak, bagi perusahaan yang memenuhi ketentuan tersebut.
"Kalau recycle content-nya, taruhlah 10% saja dari sebuah barang, pajaknya bisa mungkin berkurang dan sebagainya. Ekosistem semua itu harus dibangun," tuturnya.
Rosa juga menyoroti pentingnya penguatan sektor informal dalam rantai pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil penelitiannya, sekitar 85% bahan baku perusahaan daur ulang justru berasal dari sektor informal.
Kondisi tersebut menunjukkan pengumpulan sampah melalui fasilitas formal di masyarakat masih perlu diperkuat. Pemerintah, kata dia, perlu mengoptimalkan keberadaan bank sampah, tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS 3R), hingga pusat pengumpulan sampah (collection center).
"Artinya kita belum juga bisa membangun secara optimal collection center yang ada di masyarakat. Kita harus menggerakkan bank sampah, TPS 3R, dan sebagainya," pungkasnya.