Meski demikian, Ary menegaskan tujuan utama perdagangan karbon bukan semata-mata menciptakan sumber ekonomi baru. Menurutnya, mekanisme tersebut terutama ditujukan untuk mendukung pembiayaan berbagai aksi iklim.
Dia mencontohkan upaya rehabilitasi mangrove yang membutuhkan pembiayaan mulai dari penyediaan bibit, penanaman hingga pemeliharaan.
Aksi tersebut juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ketika ekosistem mangrove semakin baik, peningkatan populasi ikan dan biota lainnya dapat memberikan manfaat lanjutan bagi kehidupan masyarakat.
"Jualan karbon itu utamanya bukan untuk ekonomi baru, tapi untuk pembiayaan aksi-aksi iklim. Kalau kemudian aksi iklim itu punya multiplier effect, seperti kalau mangrove, berarti akan keluar itu untuk orang yang bikin bibit, orang yang nanamnya, orang yang merawatnya," jelas Ary.
Lebih lanjut, dia menyebut manfaat perdagangan karbon seharusnya dilihat dari kontribusinya dalam menjaga keberlanjutan aksi iklim. Dampak ekonomi yang muncul menjadi nilai tambah dari upaya tersebut.
Ary pun mengibaratkan perdagangan karbon sebagai ujian atas keberhasilan suatu negara dalam menjalankan aksi penurunan emisi. Menurutnya, sebuah negara tidak cukup hanya menyatakan telah berhasil menekan emisi, tetapi perlu ada pengakuan dan pembuktian dari pihak lain.
"Jadi, aksi iklim jadi kayak ujian lah. Kalau kita bilang saya hebat, ya Anda sendiri aja yang bilang hebat. Tapi kalau kemudian udah ada yang beli, udah ada yang ngakui bahwa benar Anda hebat, harusnya itu yang kemudian ditangkap teman-teman," pungkasnya.
Indonesia dan Norwegia sepakat menandatangani memorandum of political agreement (MoPA) atau nota kesepahaman politik terkait jual-beli karbon. Jumlah yang disepakati mencapai 12 juta ton CO2e sesuai perjanjian sebelumnya pada COP30 di Belem, Brasil.
