Ia menambahkan dari total sebaran tersebut, sekitar 30 persen atau kurang lebih 40.000 hotspot atau titik panas berada di area hak guna usaha (HGU) dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).
“Hal ini mengindikasikan adanya hubungan erat antara karhutla dengan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum di area konsesi."katanya
Ia mendesak pemerintah memprioritaskan transparansi data izin konsesi, penghentian perusakan ekosistem gambut, penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan pembakar lahan, dan perlindungan langsung terhadap kesehatan kelompok rentan di wilayah terdampak polusi asap.
Sementara,Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Belgis Habiba mengatakan karhutla 2026 memicu krisis kesehatan dan polusi lintas batas yang masif. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 113.336 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) telah terjadi di 63 kabupaten dan kota terdampak, di mana 26.545 kasus menimpa anak usia balita (0-5 tahun).
Karhutla tahun ini adalah mesin pencetak polusi udara yang mematikan dan sepanjang Agustus-20 September 2026, kami mengidentifikasi 3.2131 titik sumber asap di Kalimantan sebagian besar di lanskap gambut dan 894 titik di Sumatera.
“Pemantauan kami juga membuktikan pergerakan asap beracun ini telah melampaui wilayah titik sumber asap, bahkan menunjukkan pergerakan lintas batas menuju Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Vietnam dan Kamboja,” kata dia
Sementara Direktur WALHI Sulawesi Selatan Muh Amin mengatakan melihat kejadian sporadis di berbagai provinsi di Sulawesi yang tidak tertangani dengan maksimal dan ini menunjukkan ketidaksiapan sistem pencegahan dan peringatan dini di daerah-daerah yang sebelumnya tidak dianggap sebagai zona merah karhutla.
